Nasib Tragis TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia dianggap gagal karena tidak mampu melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Hal ini diungkapkan Pengacara Publik LBH Jakarta, Pratiwi Febry, setelah tiga TKI kembali menjadi korban penembakan oleh kepolisian Diraja Malaysia.
Pemerintah jangan hanya menjadikan buruh migran Indonesia sebagai komoditas dan penambah devisa semata. Bertindaklah tegas.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak benar-benar tuntas dan tegas menyelesaikan kasus TKI di negara tetangga, terutama Malaysia, sehingga kejadian penyiksaan dan pembunuhan terhadap TKI masih terus terjadi.

“Pemerintah jangan hanya menjadikan buruh migran Indonesia sebagai komoditas dan penambah devisa semata. Bertindaklah tegas. Lakukan protes keras terhadap Malaysia,” ujar Pratiwi saat jumpa pers bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di kantor LBH Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Selain itu, Pratiwi juga mengungkapkan, pemerintah gagal mencarikan solusi bagaimana mengatasi banyaknya buruh migran yang sering diremehkan dan dilecehkan di Malaysia. Tak hanya itu, kata dia, buruh migran juga banyak menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri, seperti menjadi korban penyiksaan, pemerkosaan, gaji tak dibayar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, penyekapan, dan pemerasan. Pemerintah dinilai tak mampu memberikan jalan keluar atas masalah-masalah itu.

“Pemerintah harus mendesak Pemerintah Malaysia untuk menindak tegas aparaturnya yang melakukan penembakan itu. Harus diusut tuntas jika memang ada bukti perdagangan organ tubuh juga dalam peristiwa itu,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, pemerintah tak bisa gegabah dalam bertindak menyangkut soal TKI. Pemerintah menunggu hasil investigasi dalam kasus penembakan tiga TKI di Malaysia. Dia juga belum memastikan adanya tindak kriminal yang dituduhkan kepada para TKI.

“Jangan terburu-buru dan bertindak berdasarkan praduga. Kalau memang curiga, mari kita investigasi,” tutur Djoko seusai pembukaan peringatan Hari Otonomi Daerah, Rabu di Jakarta. Saat ini, kata Djoko, tim Kementerian Luar Negeri masih mengklarifikasi ada atau tidaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh ketiga TKI.

Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui unit teknisnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Selasa (24/4) telah mendapatkan izin persetujuan berupa pernyataan tertulis keluarga tiga TKI meninggal korban penembakan polisi Malaysia, guna pelaksanaan otopsi ulang di Indonesia.

Otopsi tersebut, ungkap Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (25/4) dijadwalkan akan mulai dilakukan Kamis dan Jumat pekan ini, masing-masing untuk dua serta satu jasad TKI selama dua hari itu.

“Sedangkan teknis rumahsakit mana yang menangani otopsinya, akan segera ditentukan oleh pihak kepolisian yakni Polda NTB bekerjasama BP3TKI Mataram,” ujarnya.

Menurut Jumhur, perwakilan teknis BNP2TKI itu juga telah menyampaikan surat persetujuan otopsi ulang ke Polda NTB Rabu ini. Terkait penanganan otopsi, BNP2TKI akan menanggung biaya sepenuhnya.

Surat persetujuan keluarga, lanjut Jumhur, diberikan kepada Kepala BP3TKI Mataram, Syahrum dan ditandatangani H Mastum selaku ayah TKI Herman (34) dan Inaq Rupeni, ibu kandung TKI Abdul Kadir Jaelani (25. Kedua TKI beralamat Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Pringgasela, Lombok Timur, NTB.

“Sementara untuk TKI Mad Nur (28) asal Dusun Gubuk Timur, Desa Pengadangan, Pringgasela, Lombok Timur, NTB ditandatangani oleh Inaq Abil yang juga ibu korban,” jelasnya.

Ketiga TKI itu meninggal secara mengenaskan akibat penembakan sadis atau barbar, yang dilakukan polisi saat melaksanakan razia di kawasan area pelabuhan Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia pada 25 Maret 2012 dini hari. Tembakan berkali-kali itu menembus bagian depan kepala maupun di tubuh sekitar dada.

Dengan kematian tiga TKI itu, Rumahsakit Port Dickson, Negeri Sembilan melakukan otopsi, pada 26 dan 26 Maret lalu. Tiga jenazah itu dipulangkan pada 6 April 2012 untuk kemudian dimakamkan di kampung halamannya.

Mengenai dugaan jasad TKI sebagai korban perdagangan tubuh orang, Jumhur menjelaskan, hasil otopsi ulang akan membuktikan ada tidaknya kemungkinan tersebut. Ketiga TKI itu berangkat ke Malaysia pada pertengahan 2010 dan bekerja di sektor konstruksi serta perkebunan sawit di negara bagian Negeri Sembilan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, kasus penembakan tiga tenaga kerja asal Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia membuktikan bahwa pemerintah Indonesia lamban menangani kasus yang menjerat TKI. Pemerintah baru mengambil langkah ketika diributkan masyarakat.
Jangan ketika terkait devisa ditekan, tapi terkait perlindungan hukum tak ada dari negara.

“Ini semakin menunjukan bahwa penanganan pemerintah soal TKI tergagap-gagap, lambat, dan baru terjadi hiruk pikuk ketika peristiwa sudah terjadi,” kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2012).

Pramono dimintai tanggapan tewasnya tiga TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka yakni Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Pihak Malaysia menyebut mereka ditembak lantaran melakukan penyerangan saat akan ditangkap.

Pramono mengatakan, pemerintah harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada seluruh TKI. Apalagi ketiga TKI yang tewas itu berangkat melalui jalur resmi. “Jangan ketika terkait devisa ditekan, tapi terkait perlindungan hukum tak ada dari negara,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mendukung dilakukan otopsi ulang terhadap ketiga jenazah untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan adanya organ tubuh yang hilang. Menurut dia, optopsi ulang seharusnya dilakukan pada seluruh jenazah TKI yang tewas di negara lain.

Pramono menilai ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Malaysia. Pasalnya, kata dia, Indonesia sudah meratifikasi semua konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa terkait perburuhan. “Tapi Malaysia belum. Ini tidak adil,” pungkasnya. (IRIB INdonesia/Kompas)

AMALAN PRAKTIS DAN DOA-DOA PILIHAN
FREE DOWNLOAD DOA-DOA PILIHAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: