Friksi Polri-Kejagung Vs KPK Bahayakan Masa Depan RI

Detikcom hari ini (Ahad, 01/11) melaporkan, friksi antara Polri-Kejaksaan Agung versus KPK sudah mengorbankan kepentingan nasional. Jika dibiarkan friksi ini akan membahayakan masa depan Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Minggu (1/11/2009). Bambang mengingatkan friksi antar-instansi penegakan hukum itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Harus ada inisiatif dari pimpinan nasional menghentikan friksi itu,” kata Bambang.

Bentuk kepentingan nasional yang nyata-nyata telah menjadi korban dari friksi Polri-Kejagung versus KPK adalah hilangnya kepastian hukum di negara ini. Pada tingkatan kerugian individu, respons penegak hukum yang lamban dan serba tanggung dalam kasus kejanggalan bailout Bank Century telah dijadikan contoh nyata tentang hilangnya kepastian hukum itu. “Menguatnya kesan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini tentu saja akan membahayakan masa depan pembangunan nasional,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia itu.

Bambang juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai ancaman tersebut dan jangan sekali-kali meremehkan ekses dari friksi Polri-Kejagung versus KPK. Pemerintah harus mengkalkulasi dengan benar dan jujur akibat-akibat yang muncul dari disharmoni di antara sesama lembaga penegak hukum saat ini. Kalau kesan tidak adanya kepastian hukum saat ini dibiarkan berlarut-larut, strategi dan target-target pembangunan yang dirancang dalam National Summit pekan lalu akan berakhir sebagai pepesan kosong. “Target meraih pertumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun akan menjadikan kita ibarat ‘Si Pungguk Merindukan Bulan’,” kritik Bambang.

Akibat dari gesekan yang ada ini, Jawa Pos menurunkan berita mengenai situasi tidak kondusif yang terjadi dalam suasan kerja KPK. Disebutkan, gonjang-ganjing penahanan dua pimpinan KPK (non aktif) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah oleh polisi sangat memengaruhi kinerja lembaga yang ditakuti para koruptor itu. Kasus tersebut terus menuai simpati dari masyarakat. Tapi, pada sisi lain, polisi terkesan kian menunjukkan taringnya. Itu membuat suasana kerja di KPK tidak kondusif.

Jika suasana seperti itu terus-menerus, dikhawatirkan nasib KPK bakal di ujung tanduk. Seorang sumber yang dekat dengan para pejabat di KPK berbisik kepada Jawa Pos. Dia mengatakan, konflik tak berujung yang mengakibatkan penahanan Bibit dan Chandra membuat resah sebagian besar pegawai KPK. Mereka sempat berpikir bakal mogok masal karena para pimpinan tak berani bersikap tegas menjaga kewibawaan lembaga itu.

Keresahan tersebut ditambah dengan rencana Polri yang disampaikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri untuk menyelidiki beredarnya transkip rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra-Bibit. Sebab, bisa saja para pegawai KPK yang terkait penyadapan diseret-seret. Sumber tadi mengungkapkan, keresahan akibat konflik tersebut terus merayap di kalangan karyawan. Mereka amat menunggu ketegasan sikap pimpinan.

Dia menceritakan, saat Polri memutuskan menahan Bibit dan Chandra, seluruh pejabat struktural di KPK berkumpul menghadap lima pimpinan KPK. Mereka mendesak agar ada keputusan. ”Kalau tak bersikap, mereka dan lima pimpinan harus mengundurkan diri malam itu juga,” ungkap sumber itu menirukan sikap para pejabat struktural. Namun, beberapa pimpinan KPK mengajukan pertimbangan. Kalau memilih mundur, hari itu merupakan kemenangan koruptor. ”Tapi, ada yang berhasil meyakinkan untuk memilih mundur kalau persoalan makin kebablasan,” ujarnya. Pilihan mereka jelas. Apabila maju terus seperti sebelumnya, mereka dibayangi kriminalisasi dari polisi.

Malam itu sejumlah pejabat struktural mendesak pimpinan KPK agar bersikap atas penahanan Bibit dan Chandra. ”Mereka mengharapkan statemen menyesal dengan penahanan itu. Tapi, yang muncul ternyata hanya keprihatinan,” ucapnya, lantas memewanti-wanti namanya tak dikorankan. Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis lalu (29/10), kata pertama yang diungkapkan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean adalah prihatin dengan penahanan dua kolega mereka. Meski demikian, sikap itu sudah menunjukkan kemajuan bila dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, sejak mereka dilantik Presiden SBY, sama sekali tak ada pernyataan terhadap kriminalisasi Chandra dan Bibit itu. Dihubungi media saja, mereka juga ekstra sulit.

Semangat para karyawan sedikit terpompa saat lima pimpinan KPK berani mengajukan penangguhan penahanan. Meskipun sikap itu juga diwarnai perdebatan alot. Sumber lain menerangkan, kondisi psikologis karyawan lebih tertekan lagi. Ratusan karyawan KPK yang 80 persen anak muda selalu mengikuti berita penahanan Bibit dan Chandra dengan perasaan resah. Saat ini mereka amat yakin bahwa Bibit dan Chandra tak menerima uang yang dituduhkan itu. Begitu kasus itu menyeruak ke publik, KPK membentuk penyelidik informal untuk menelusuri kasus tersebut. Hasilnya jelas, sama sekali tak ada aliran dana kepada mereka berdua.

Isu Demo Besar-besaran Dukung KPK

Besarnya dukungan masyarakat terhadap Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah disikapi serius oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Kemarin mantan panglima TNI itu mengundang Kepala BIN Sutanto, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Mendagri Gumawan Fauzi, dan perwakilan Deplu.

”Rapat menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. Tadi tidak membicarakan kasus, tetapi lebih besar daripada itu, bagaimana sistem proses pengadilan dan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto setelah rakor kemarin.

Pemerintah, kata alumnus Akabri 1973 itu, tidak ingin dinamika yang kini menjadi perhatian masyarakat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. ”Jadi, kasus ini bagaimana dan menjadi apa, itu sudah sampai pada materi yang akan diproses dan akan kita cermati untuk satu dua hari ke depan,” katanya.

Pemerintah mencermati masalah tersebut agar tidak menimbulkan ekses sosial yang membangkitkan keresahan lebih besar sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan. ”Bukan berarti kita mengurangi aspek demokrasi. Mau berpendapat, silakan. Unjuk rasa juga diperbolehkan. Kemudian, mengambil aksi untuk mendukung dan tidak, silakan. Tetapi, kita harus berpikir pada tataran yang lebih besar daripada itu. Apakah kita menginginkan peristiwa-peristiwa 10 tahun lalu atau mari kita ikuti proses hukum sesuai yang ada. Di sisi lain, kita juga meneruskan derap langkah pembangunan kita,” katanya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, dalam rapat kemarin, kepala BIN melaporkan adanya kemungkinan demonstrasi besar-besaran mendukung Bibit dan Chandra. ”Semua informasi di lapangan dilaporkan langsung ke Menko Polhukam sebagai pengendali utama,” tutur sumber Jawa Pos.

Demonstrasi di Jakarta dilaporkan akan membesar mulai pekan depan. ”Tadi sudah ada laporan dari elemen mana saja dan berapa estimasi massanya,” kata sumber itu. Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri memilih bungkam setelah rapat. Dengan wajah masam, Kapolri buru-buru meninggalkan wartawan. ”No comment, no comment,” ucapnya. (Irib)

Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di:
http://www.tokoku99.com/product-islami/e-book.html

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://islampraktis.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: